Ilham Bagaskara 
0
0
www.opendebates.org – Dunia kembali menoleh ke Belarus setelah sebuah keputusan langka muncul dari istana Presiden Alexander Lukashenko. Sebanyak 123 tahanan politik, termasuk peraih Nobel Perdamaian Ales Bialiatski, akhirnya keluar dari balik jeruji. Pembebasan ini bukan sekadar peristiwa hukum. Ini terasa seperti babak baru tarik‑uluran antara kekuasaan otoriter, tekanan sanksi ekonomi, serta harapan panjang aktivis hak asasi yang tak lelah bersuara di panggung dunia.
Namun di balik euforia, dunia juga memandang sinis. Langkah Lukashenko tampak terikat pada kesepakatan sanksi potash dengan Amerika Serikat, komoditas pupuk yang menjadi urat nadi ekonomi Belarus. Pertanyaan pun mengemuka: apakah ini tanda pelunakan rezim, atau sekadar kalkulasi dingin untuk menyelamatkan kas negara? Dari sudut pandang geopolitik, peristiwa ini menguji batas sejauh mana dunia bersedia menukar prinsip hak asasi dengan stabilitas pasokan ekonomi global.
Belarus, Sanksi Potash, dan Mata Dunia
Untuk memahami kehebohan dunia atas pembebasan 123 tahanan politik ini, kita perlu menengok konteks lebih luas. Belarus selama bertahun‑tahun menjadi sekutu dekat Rusia, sekaligus salah satu produsen potash terbesar. Potash adalah bahan utama pupuk yang menyokong rantai pangan dunia. Ketika Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan sanksi terhadap sektor potash Belarus, dampaknya tidak hanya terasa di Minsk. Petani dari Asia hingga Amerika Latin ikut merasakan guncangan harga pupuk.
Di tengah tekanan sanksi tersebut, Lukashenko berada pada posisi sulit. Ia mesti menjaga loyalitas ke Kremlin, sekaligus menghindari keruntuhan ekonomi domestik. Di sinilah tawar‑menawar politik mulai mengeras. Isyarat pelonggaran sanksi potash oleh AS mendapat balasan berupa langkah spektakuler: pembebasan tokoh‑tokoh oposisi profil tinggi. Dunia menyaksikan bagaimana nasib individu yang sebelumnya dikurung, tiba‑tiba berubah menjadi kartu tawar menawar dagang.
Bagi banyak pengamat, transaksi senyap ini memperlihatkan sisi gelap realpolitik. Hak asasi seketika menjadi bagian paket negosiasi komoditas. Dunia boleh saja lega melihat Ales Bialiatski menghirup udara bebas, tetapi sulit menutup mata terhadap pola berulang. Rezim otoriter mengetahui nilai simbolik tahanan politik di mata dunia, lalu memanfaatkannya sebagai chip diplomatik. Dilema ini mungkin akan terus membentuk dinamika kebijakan luar negeri Barat terhadap rezim bermasalah lain.
Ales Bialiatski, Kalesnikava, dan Makna Kebebasan
Nama Ales Bialiatski sudah lama berkumandang di komunitas hak asasi dunia. Aktivis ini menghabiskan bertahun‑tahun hidupnya untuk mendokumentasikan pelanggaran, mendampingi korban, serta membangun jaringan masyarakat sipil Belarus. Penghargaan Nobel Perdamaian yang ia terima menjadi pengakuan global. Namun, penghargaan itu tidak menyelamatkannya dari sel penjara. Justru menjadikannya simbol perlawanan sunyi di jantung Eropa Timur.
Selain Bialiatski, perhatian dunia juga tertuju kepada Maria Kalesnikava. Ia muncul sebagai salah satu wajah paling berani oposisi Belarus setelah pemilu 2020 yang dianggap penuh kecurangan. Gaya komunikasinya yang lugas, plus keberanian menolak diasingkan, membuatnya berubah menjadi ikon keberanian sipil. Keputusannya merobek paspor agar tidak bisa dipaksa keluar negara menjadi momen yang dikenang di seluruh dunia sebagai simbol penolakan kompromi dengan ketidakadilan.
Kini, keduanya telah bebas, setidaknya secara fisik. Namun, kebebasan macam apa yang sesungguhnya mereka dapatkan? Rezim masih berkuasa, struktur represif belum runtuh, rasa takut warga belum sepenuhnya pudar. Dari kacamata pribadi, kebebasan ini terasa seperti jeda rapuh, bukan penyelesaian. Dunia boleh merayakan foto‑foto pelukan di bandara atau konferensi pers penuh air mata, tetapi kisah panjang perlawanan sipil Belarus belum benar‑benar memasuki epilog.
Apakah Dunia Sedang Mengirim Sinyal Keliru?
Di titik ini, muncul kegelisahan etis yang sulit diabaikan: apakah dunia tanpa sadar memberi insentif kepada rezim otoriter untuk terus menyandera warganya sendiri sebagai alat tawar? Setiap kali sanksi mulai menggigit, beberapa tahanan politik dilepas, reaksi internasional melunak, lalu roda represi berputar lagi begitu sorotan mereda. Pola siklik ini menempatkan aktivis sebagai komoditas negosiasi, bukan subjek utama perjuangan hak asasi. Menurut pandangan saya, dunia perlu merumuskan ulang strategi: dukungan ekonomi atau pelonggaran sanksi sebaiknya diikat pada perubahan struktural yang terukur, bukan semata aksi simbolik pembebasan puluhan orang, betapapun pentingnya mereka. Hanya dengan begitu, kebebasan yang diraih hari ini tidak berubah menjadi sekadar episode sementara di tengah siklus panjang represi politik yang terus menghantui Belarus dan banyak negara lain.
