Ilham Bagaskara 
0
0
www.opendebates.org – Perdebatan soal food policy & law di Amerika Serikat kembali memanas. Kali ini, sorotan tertuju pada rencana FDA untuk kembali menunda penerapan aturan traceability makanan. Regulasi yang seharusnya memperkuat pelacakan rantai pasok justru tersandera tarik‑ulurnya kepentingan industri, birokrasi, serta politik anggaran. Di tengah meningkatnya kasus keracunan pangan, keputusan menunda tampak seperti kemewahan yang tidak lagi etis.
Food policy & law idealnya bergerak seiring perkembangan teknologi dan risiko kesehatan. Namun realitasnya, kecepatan kebijakan sering tertinggal jauh dari dinamika pasar. FDA memang berdalih perlu waktu untuk sosialisasi, penyesuaian sistem, serta dukungan infrastruktur. Meski begitu, banyak pakar keamanan pangan menilai alasan tersebut mulai kehilangan daya jelaskan. Penundaan berulang menimbulkan kesan bahwa keselamatan konsumen belum benar‑benar menjadi prioritas utama.
Food Policy & Law: Dari Niat Baik ke Kebijakan Mandek
Aturan traceability ini sejatinya bagian penting dari pembaruan food policy & law pasca berbagai wabah penyakit akibat pangan. Gagasan inti nya sederhana. Setiap produk pangan berisiko tinggi harus memiliki jejak digital yang jelas sejak hulu hingga ke rak ritel. Bila muncul wabah, otoritas bisa melacak sumber masalah lebih cepat. Produsen pun terdorong menjaga standar higienitas karena jejak distribusi dapat ditelusuri publik maupun regulator.
Secara konsep, hampir semua pihak setuju. Tidak ada pelaku usaha yang secara terbuka menolak keamanan pangan. Namun, ketika masuk ranah implementasi, kepentingan mulai berbenturan. Perusahaan besar menuntut fleksibilitas teknis. Usaha kecil menyorot biaya penyesuaian. Sementara FDA terjepit antara mandat hukum, keterbatasan sumber daya, serta tekanan politik. Situasi tersebut membuat food policy & law berjalan setengah hati, mirip mesin yang sengaja tidak dinyalakan penuh.
Dari sudut pandang hukum administrasi, penundaan berulang justru menimbulkan ketidakpastian regulasi. Pelaku usaha kebingungan menyusun rencana investasi teknologi. Konsumen menerima pesan kabur tentang komitmen negara terhadap keselamatan mereka. Di titik ini, kredibilitas food policy & law ikut dipertaruhkan. Aturan yang terus digeser jadwalnya perlahan kehilangan wibawa, meski belum sempat benar‑benar berlaku.
Dimensi Ekonomi, Teknologi, dan Politik di Balik Penundaan
Faktor ekonomi sering dijadikan pembenaran utama. Industri menyebut implementasi sistem pelacakan menyeluruh memerlukan investasi besar. Mulai perangkat lunak, pelatihan staf, hingga integrasi dengan pemasok skala kecil. Kekhawatiran margin laba tergerus membuat sebagian pelaku usaha melobi agar food policy & law diterapkan lebih pelan. Argumen ini tampak logis, namun perlu diimbangi perhitungan biaya sosial akibat wabah pangan yang terlambat diatasi.
Dari sisi teknologi, sebenarnya banyak solusi traceability sudah matang. Barcode canggih, RFID, hingga blockchain siap digunakan. Tantangan sesungguhnya terletak pada standardisasi dan interoperabilitas. Tanpa format data seragam, rantai pasok berubah menjadi mozaik sistem yang saling tertutup. Di sinilah FDA seharusnya lebih tegas menetapkan standar minimum. Terlalu banyak kompromi akhirnya menyeret food policy & law kembali ke fase diskusi tanpa kepastian.
Dimensi politik mungkin paling sulit dibicarakan secara terbuka. Setiap regulasi baru menggeser peta kekuasaan di balik industri pangan. Pihak yang diuntungkan cenderung mendukung percepatan, sementara kelompok yang merasa terancam akan mengerem. Penundaan beruntun memberi sinyal kuat bahwa lobi penunda cukup berpengaruh. Dari kacamata publik, kondisi ini menghadirkan pertanyaan tajam: sejauh mana food policy & law tunduk pada ilmu dan bukti, bukan semata tekanan politik?
Mengakhiri Kultur Menunda: Saatnya Mengutamakan Konsumen
Menurut saya, persoalan utama bukan semata kesiapan teknologi atau biaya, melainkan keberanian politik untuk menempatkan keselamatan publik di atas kenyamanan jangka pendek industri. Food policy & law akan selalu berhadapan dengan hambatan ekonomi. Namun menunda terus berarti menerima bahwa wabah berikutnya hanya soal waktu. FDA, pembuat kebijakan, serta pelaku usaha perlu mengakhiri kultur menunda. Alih‑alih mencari alasan baru, sekarang saatnya menyusun peta jalan realistis, bertahap, namun pasti menuju sistem traceability yang kuat. Hanya dengan cara itu kepercayaan publik dapat dipulihkan, sekaligus memastikan makanan yang kita konsumsi bukan sekadar murah dan mudah diakses, tetapi juga benar‑benar aman.
